Rekonstruksi Tata Kelola Fiskal Berbasis Syariah: Analisis Peran Strategis Sekretariat DPRK Aceh Selatan dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah

Abstract

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan struktural yang memengaruhi efektivitas tata kelola fiskal, terutama pada wilayah yang menerapkan kerangka hukum berbasis syariah seperti Aceh. Penelitian ini menganalisis peran strategis Sekretariat DPRK Aceh Selatan dalam mendukung tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pembangunan. Tujuan penelitian adalah menjelaskan bagaimana sekretariat menjalankan prosedur administratif, mengelola dokumentasi keuangan, serta memastikan kepatuhan dalam siklus anggaran daerah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi bersistem, telaah dokumen anggaran, dan analisis regulasi terkait pengelolaan keuangan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekretariat berperan penting dalam koordinasi perencanaan anggaran, fasilitasi pembahasan legislatif–eksekutif, serta penjaminan integritas pelaporan keuangan. Meskipun demikian, penelitian menemukan sejumlah hambatan, seperti panjangnya rantai birokrasi, keterbatasan teknologi, serta variasi kompetensi aparatur. Dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam, kondisi ini menegaskan perlunya perbaikan tata kelola yang selaras dengan prinsip maqasid al-shariah, terutama nilai keadilan, akuntabilitas, dan kemaslahatan publik. Penelitian menyimpulkan bahwa peningkatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi administrasi, dan penguatan transparansi menjadi langkah penting menuju tata kelola fiskal daerah yang lebih efektif dan beretika.

Regional financial governance in Indonesia continues to face structural and administrative challenges that influence the effectiveness of fiscal management, particularly in regions operating under Islamic legal frameworks such as Aceh. This study examines the strategic role of the Secretariat of the South Aceh District People’s Representative Council (DPRK) in supporting transparent, accountable, and development-oriented fiscal governance. The research aims to explore how the Secretariat institutionalizes administrative procedures, maintains financial documentation, and ensures compliance within the local budget cycle. Employing a qualitative descriptive method, data were collected through systematic observation, review of financial documents, and analysis of regulatory frameworks governing regional public finance. The findings reveal that the Secretariat plays a pivotal role in coordinating budget planning, facilitating legislative–executive deliberations, and maintaining the integrity of financial reporting. However, the study also identifies persistent constraints, including bureaucratic layers, limited technological integration, and varying levels of administrative competence. From the perspective of Islamic development economics, these challenges highlight the need for governance improvements aligned with maqasid al-shariah principles emphasizing justice, accountability, and public welfare. The study concludes that strengthening institutional capacity, digitalization, and transparency mechanisms is essential for achieving more effective and ethical regional fiscal governance.