Pengadaan Digital sebagai Instrumen Kebijakan: Studi Implementasi e-Katalog V6 pada Pemerintah Daerah Prespektif Maqashid Syariah

Abstract

Agenda transformasi digital pengadaan pemerintah diarahkan untuk memperkuat efektivitas layanan, akuntabilitas institusional, dan transparansi tata kelola publik. Dalam kerangka tersebut, e-Katalog Versi 6 (V6) diperkenalkan sebagai pembaruan sistem yang dirancang untuk menyempurnakan proses pengadaan berbasis elektronik. Pada tingkat pemerintah daerah, implementasi sistem ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan kebijakan dan operasional, khususnya yang berkaitan dengan kecepatan verifikasi penyedia, kesiapan fitur sistem, serta kemudahan pemanfaatan oleh para pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan e-Katalog V6 pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kantor Wali Kota Bukittinggi serta menilai kapasitas kebijakan digital tersebut dalam merespons keterbatasan yang muncul pada versi sebelumnya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan aparatur LPSE, serta telaah dokumen kebijakan dan prosedur pengadaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Katalog V6 memperkuat kinerja layanan pengadaan, mempercepat mekanisme aktivasi penyedia, dan meningkatkan konsistensi pelaksanaan regulasi pengadaan. Di sisi lain, efektivitas kebijakan ini masih dipengaruhi oleh tantangan implementatif, terutama kebutuhan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan serta kesenjangan literasi digital di kalangan sebagian penyedia. Studi ini menegaskan pentingnya perumusan kebijakan pengadaan digital yang tidak hanya berfokus pada pembaruan sistem, tetapi juga mengintegrasikan strategi pengembangan kapasitas institusional, pendampingan penyedia, dan desain kebijakan adaptif untuk memastikan keberlanjutan reformasi pengadaan di tingkat pemerintah daerah.

The digital transformation agenda in public procurement is intended to strengthen service effectiveness, institutional accountability, and transparency in public governance. Within this framework, e-Catalog Version 6 (V6) was introduced as a system upgrade aimed at refining electronic procurement processes. At the local government level, the implementation of this system continues to encounter a range of policy and operational challenges, particularly those related to the speed of supplier verification, system feature readiness, and ease of use for key stakeholders. This study aims to examine the implementation of e-Catalog V6 within the Electronic Procurement Service (LPSE) of the Bukittinggi City Mayor’s Office and to assess the capacity of this digital policy instrument to address limitations identified in earlier system versions. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through direct observation, in-depth interviews with LPSE officials, and a review of relevant procurement policy documents and procedures. The findings indicate that the adoption of e-Catalog V6 has strengthened procurement service performance, accelerated supplier activation mechanisms, and enhanced the consistency of regulatory implementation. At the same time, the effectiveness of this policy remains shaped by implementation-level challenges, particularly the need for sustained capacity-building initiatives and persistent gaps in digital literacy among certain suppliers. This study underscores the importance of formulating digital procurement policies that extend beyond system modernization by embedding institutional capacity development, targeted supplier assistance, and adaptive policy design to ensure the long-term sustainability of procurement reforms at the local government level.