Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Zakat dalam Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam: Studi Kualitatif pada BAZNAS Duri

Abstract

Zakat merupakan instrumen fiskal Islam yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi berkeadilan melalui mekanisme redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Namun, efektivitas zakat sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola lembaga pengelolanya, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Duri serta implikasinya terhadap pembentukan kepercayaan publik dalam kerangka ekonomi pembangunan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengelola zakat, analisis dokumen kelembagaan, serta observasi proses pelayanan publik. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Duri telah mengimplementasikan prinsip transparansi melalui keterbukaan laporan keuangan dan mekanisme pelaporan program, serta akuntabilitas melalui sistem verifikasi mustahik dan pengawasan internal. Praktik tersebut berkontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan muzakki dan partisipasi masyarakat. Namun, keterbatasan inovasi digital dan sistem komunikasi publik masih menjadi tantangan utama. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris bagi penguatan tata kelola zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan.

Zakat institutions play a strategic role in Islamic development economics by mobilizing social funds to reduce poverty and inequality. However, public trust in zakat governance remains highly dependent on the quality of transparency and accountability practices. This study examines how transparency and accountability are implemented in public service delivery at BAZNAS Duri, Indonesia, and analyzes their implications for trust formation within the framework of Islamic development economics. Employing a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, institutional document analysis, and field observations. The findings indicate that BAZNAS Duri has institutionalized transparency through open financial reporting and structured zakat distribution mechanisms, while accountability is maintained via procedural verification of beneficiaries and internal control systems. These practices have contributed positively to public trust and zakat participation. Nevertheless, limitations persist in digital service integration and strategic communication. This study contributes to the literature on zakat governance by providing empirical evidence on how faith-based public institutions operationalize Islamic economic principles in local development contexts. Strengthening digital governance and performance-based accountability is essential to enhance the developmental impact of zakat institutions.