Reformasi Administrasi Perlindungan Pekerja Migran:Analisis Peran KP2MI dalam Perspektif Ekonomi Islam

Abstract

Transformasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) pada tahun 2024 menandai penguatan peran negara dalam menjamin hak dan perlindungan pekerja migran melalui tata kelola administrasi publik yang lebih komprehensif. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran KP2MI dalam meningkatkan kualitas administrasi perlindungan pekerja migran dengan menggunakan perspektif maqāṣid al-sharī‘ah sebagai kerangka normatif-ekonomis. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis dokumen kebijakan, observasi institusional, dan studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan fungsi administratif KP2MI pada tahapan pra-penempatan, penempatan, dan pasca-penempatan mencerminkan upaya perlindungan terhadap lima tujuan utama maqāṣid as-sharī‘ah, khususnya ḥifẓ an-nafs (perlindungan jiwa), ḥifẓ al-māl (perlindungan harta), dan ḥifẓ al-‘ird (perlindungan martabat). Integrasi sistem administrasi, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta peningkatan standar layanan publik berkontribusi pada terciptanya keadilan prosedural dan akuntabilitas negara dalam perlindungan pekerja migran. Simpulannya, keberadaan KP2MI tidak hanya merepresentasikan reformasi kelembagaan administratif, tetapi juga menunjukkan kesesuaian antara kebijakan perlindungan pekerja migran dan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan sosial.

The transformation of the Indonesian Migrant Worker Protection Agency (BP2MI) into the Ministry of Migrant Worker Protection (KP2MI) in 2024 signifies the strengthening of the state’s role in safeguarding the rights and protection of migrant workers through a more comprehensive system of public administrative governance. This study aims to analyze the role of KP2MI in enhancing the quality of migrant worker protection administration by employing maqāṣid al-sharī‘ah as a normative–economic analytical framework. Using a descriptive qualitative approach, the study draws on policy document analysis, institutional observation, and a review of relevant literature. The findings indicate that the strengthening of KP2MI’s administrative functions across the pre-departure, placement, and post-placement phases reflects efforts to fulfill the core objectives of maqāṣid al-sharī‘ah, particularly ḥifẓ al-nafs (protection of life), ḥifẓ al-māl (protection of property), and ḥifẓ al-‘ird (protection of human dignity). The integration of administrative systems, enhanced inter-agency coordination, and improved public service standards contribute to procedural justice and state accountability in migrant worker protection. In conclusion, KP2MI represents not merely an administrative institutional reform but also a policy alignment with Islamic economic principles oriented toward social justice and public welfare..