Mekanisme Tata Kelola Lembaga Zakat dan Graduasi Kemiskinan dalam Keuangan Sosial Islam Terdesentralisasi

Abstract

Zakat semakin diakui sebagai instrumen strategis dalam kerangka keuangan sosial Islam untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi. Namun, sebagian besar kajian yang ada masih menekankan aspek normatif atau deskripsi praktik kelembagaan, sehingga pemahaman empiris mengenai bagaimana lembaga zakat mengoperasionalkan strategi pemberdayaan dalam konteks tata kelola yang terdesentralisasi masih terbatas. Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis mekanisme tata kelola dan jalur pemberdayaan yang memungkinkan lembaga zakat berkontribusi terhadap transformasi sosial-ekonomi mustahik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang didukung oleh wawancara mendalam dengan pengelola zakat, penerima manfaat, muzakki, serta mitra kelembagaan, disertai observasi lapangan dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemberdayaan berbasis zakat ditentukan oleh tiga dimensi utama yang saling terkait, yaitu kapasitas tata kelola kelembagaan, kolaborasi berbasis kepercayaan antar pemangku kepentingan, serta pergeseran strategis dari pendistribusian konsumtif menuju program produktif dan berorientasi graduasi kemiskinan. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi kendala struktural berupa keterbatasan sumber daya manusia profesional, rendahnya literasi zakat, dan terbatasnya inovasi program yang menghambat skalabilitas dan keberlanjutan dampak. Secara teoretis, studi ini memperkaya literatur keuangan sosial Islam melalui pemahaman berbasis proses mengenai peran tata kelola zakat dalam mendorong graduasi kemiskinan. Secara praktis, temuan penelitian memberikan implikasi kebijakan bagi penguatan kelembagaan zakat agar dampaknya melampaui fungsi redistribusi jangka pendek.

Zakat has increasingly been recognized as a strategic instrument within Islamic social finance to address poverty and socio-economic inequality. Nevertheless, existing studies predominantly emphasize normative principles or descriptive institutional practices, providing limited empirical insight into how zakat institutions operationalize empowerment-oriented strategies within decentralized governance settings. This study addresses this gap by examining the governance mechanisms and empowerment pathways through which zakat institutions contribute to poverty alleviation and socio-economic transformation. Adopting a qualitative case study approach, the research draws on in-depth interviews with zakat administrators, beneficiaries, donors, and institutional partners, complemented by field observations and document analysis. The findings reveal that effective zakat-based empowerment is shaped by three interrelated dimensions: institutional governance capacity, trust-based collaboration among stakeholders, and a strategic transition from consumptive assistance toward productive and graduation-oriented programs. These dimensions collectively influence the sustainability and depth of empowerment outcomes experienced by beneficiaries. Despite these positive dynamics, the study identifies persistent structural constraints, including limited professional human resources, uneven zakat literacy, and restricted program innovation, which hinder scalability and long-term impact. This study contributes to the Islamic social finance literature by advancing a process-oriented understanding of zakat governance and its role in enabling poverty graduation within decentralized systems. The findings also offer policy-relevant insights for strengthening zakat institutions to enhance their developmental impact beyond short-term redistribution.